KABAR BAIK! Untuk Honorer yang Tak Lolos PPPK Penuh Waktu, MenPAN-RB Putuskan Beri Kado Spesial, Simak Selengkapnya

Advertisement

KABAR BAIK! Untuk Honorer yang Tak Lolos PPPK Penuh Waktu, MenPAN-RB Putuskan Beri Kado Spesial, Simak Selengkapnya

Jumat, 04 April 2025

merdekaguru.online - Keputusan MenPAN RB, tenaga honorer yang tidak lolos PPPK penuh waktu mendapatkan kado spesial jabatan ini. MenPAN RB, Rini Widyantini mengungkapkan bahwa penataan tenaga honorer sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU ASN 2023 akan segera direalisasikan.


Menurut keterangan MenPAN RB, penataan tenaga honorer sebagaimana amanat yang telah ditetapkan di dalam UU ASN 2023 akan segera direalisasikan melalui mekanisme seleksi PPPK.


Tenaga honorer yang mendapatkan peringkat terbaik pada seleksi dan berhasil memenuhi lowongan kebutuhan akan diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Sementara itu, kata MenPAN RB bahwa tenaga honorer yang tidak lolos PPPK penuh akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan mendapatkan kado spesial dengan masuk ke dalam beberapa jabatan.


Sesuai Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025, yang terbit pada 13 Januari 2025 tentang tenaga honorer yang tidak lolos PPPK penuh waktu akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan bisa mengisi jabatan sebagai berikut:


1. Guru dan Tenaga Kependidikan


2. Tenaga Kesehatan


3. Tenaga Teknis


4. Pengelola Umum Operasional


5. Operator Layanan Operasional


6. Pengelola Layanan Operasional


7. Penata Layanan Operasional


Adapun kriteria tenaga honorer yang dapat diangkat sebagai PPPK paruh waktu berdasarkan Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 yaitu diantaranya sebagai berikut:


Tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi 2024, namun tidak lolos


Tenaga honorer yang masuk di dalam database BKN dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tidak mampu memenuhi lowongan kebutuhan


Meskipun tenaga honorer masuk ke dalam kategori paruh waktu, namun status kepegawaian PPPK paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah.